Seluruh perwakilan fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya mengenai Laporan Pertanggungjawaban APBD 2010 yang disampaikan pada paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini (Selasa, 20 September 2011).
Acara Paripurna mendengar pandangan umum fraksi-fraksi tentang LPJ Bupati Lumajang yang telah dibacakan pada jum'at pekan lalu itu dimulai sekitar pukul 09.00 dan berakhir sebelum acara makan siang pukul 13.00.
Hampir semua fraksi dalam kesimpulan pandangan umumnya memberikan beberapa catatan tentang kinerja Pemerintah selama ini yang masih ada banyak hal yang perlu dibenahi di semua sektor diantaranya seperti yang disampaikan oleh Fraksi PPK (Pembangunan Peduli Keadilan) fraksi gabungan antara PPP, PKPB, dan PKS ini mengatakan ada beberapa point penting diantaranya : prasana jalan yang sangat memprihatinkan, distribusi air bersih khususnya diwilayah kering seperti Klakah, bahkan pandangan FPDI yang sedikit keras mengatakan distribusi air bersih jangan ada tendensi pribadi toh sejatinya yang dipakai adalah uang rakyat bukan pribadi.
Pelayanan RSD dr. Haryoto pun tak luput dari perhatian anggota legislatif kita ini karena pelayanan kepada rakyat miskin atau klas III masih mendapat perlakuan diskriminatif dibanding kelas-kelas yang lain.
Moratorium PNS menurut Fraksi PPK bisa dijadikan ajang instrospeksi diri, karena disinyalir penerimaan PNS menurut media/rumor meskipun tidak sepenuhnya benar tentang adanya KKN didalamnya.
Refitalisasi dan restrukturisasi Bank Pasar untuk meningkatkan daya saing dengan bank-bank lain adalah suatu keharusan yang muaranya adalah peningkatan PAD Kabupaten Lumajang. Dan masih banyak catatan-catatan lainnya dibidang pendidikan, setoran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hanya sekitar 46,7%, sektor pertanian yang menyumbang 30% PAD tapi tanpa adanya perhatian lebih dari pemerintah.
DPRD Lumajang telah melakukan fungsinya sebagai patner pemerintah dalam bidang pengawasan, pandangan umum ini bukan untuk menjatuhkan tetapi untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya Bupati dan wakil Bupati kedepannya yang kebetulan masa jabatannya tinggal 1,5 tahun lagi.
