Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sedang dibahas di DPR. PKS menolak angka 5 persen. Salah satu alasannya karena khawatir munculnya kartel politik.
"Kita mempertimbangkan banyak faktor. Satu, kita sebenarnya ingin memperbaiki sistem politik dengan menyederhanakan partai politik. Tetapi yang kedua kesiapan partai-partai politik juga mesti dipertimbangkan. Jangan sampai menutup pintu sehingga menghasilkan kartel politik," ujar Sekjen PKS, Anis Matta di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2011).
Kartel politik merupakan suatu bentuk relasi antar elite politik yang dicirikan dengan koalisi antar elite dan minimnya kekuatan oposisi. Hal tersebut mengakibatkan terlindunginya para elite politik dari mekanisme akuntabilitas.
Meski demikian, sebenarnya PKS setuju dengan angka PT 5 Persen. Namun, kata Anis, PT 5 persen sebaiknya tidak diberlakukan saat ini.
"Memang paling efektif PT itu idealnya 5 persen. Cuma infrastuktur politik kita tidak dipersiapkan. Dan itu sudah sejak Orde Baru," kata Anis.
Partai besar seperti PDIP dan Golkar memasang PT pada angka 5 persen. Argumentasi yang dikemukakan adalah sistem presidensial tidak bisa ditopang dengan sistem multipartai. Dengan angka 5 persen, maka jumah partai di parlemen akan semakin sederhana.
Namun ide ini ditentang partai-partai gurem seperti PKS, PPP, PAN, Hanura dan Gerindra. Mereka mematok angka 3 persen dengan alasan agar aspirasi masyarakat lebih banyak tertampung karena jumlah partai tidak sedikit. Sementara Partai Demokrat memilih angka moderat, yakni 4 persen.
"Kita mempertimbangkan banyak faktor. Satu, kita sebenarnya ingin memperbaiki sistem politik dengan menyederhanakan partai politik. Tetapi yang kedua kesiapan partai-partai politik juga mesti dipertimbangkan. Jangan sampai menutup pintu sehingga menghasilkan kartel politik," ujar Sekjen PKS, Anis Matta di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2011).
Kartel politik merupakan suatu bentuk relasi antar elite politik yang dicirikan dengan koalisi antar elite dan minimnya kekuatan oposisi. Hal tersebut mengakibatkan terlindunginya para elite politik dari mekanisme akuntabilitas.
Meski demikian, sebenarnya PKS setuju dengan angka PT 5 Persen. Namun, kata Anis, PT 5 persen sebaiknya tidak diberlakukan saat ini.
"Memang paling efektif PT itu idealnya 5 persen. Cuma infrastuktur politik kita tidak dipersiapkan. Dan itu sudah sejak Orde Baru," kata Anis.
Partai besar seperti PDIP dan Golkar memasang PT pada angka 5 persen. Argumentasi yang dikemukakan adalah sistem presidensial tidak bisa ditopang dengan sistem multipartai. Dengan angka 5 persen, maka jumah partai di parlemen akan semakin sederhana.
Namun ide ini ditentang partai-partai gurem seperti PKS, PPP, PAN, Hanura dan Gerindra. Mereka mematok angka 3 persen dengan alasan agar aspirasi masyarakat lebih banyak tertampung karena jumlah partai tidak sedikit. Sementara Partai Demokrat memilih angka moderat, yakni 4 persen.
