Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengakui partainya telah mempersiapkan calon presiden yang akan maju dalam Pemilu presiden 2014 mendatang, dan telah ada pembahasan untuk usung kader muda.
"Pada hakikatnya PKS selalu pentingkan kaderisasi. PKS juga mencalonkan siapapun yang dianggap layak. Kalau partai lain ajukan calon-calon yang sudah uzur partai kami juga tidak bisa melarang. Tapi, kalau mengusulkan kader-kader muda sangat logis," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/10).
Hidayat menambahkan partainya saat ini tengah menjaring usulan-usulan aktivis, internal partai dari daerah hingga pusat serta semua kalangan yang memungkinkan untuk maju sebagai capres. Namun, keputusan akhir siapa yang akan maju dalam capres 2014 mendatang tetap berada di musyawarah majelis Syuro PKS.
"Kita saat ini sedang menjaring usulan rekan aktivis, kampus, internal partai mulai daerah sampai pusat, juga anggota DPR DPRD kabupaten provinsi dan kota. Semua memungkinkan untuk menjadi capres. Tidak mustahil seorang anggota DPRD, bupati, atau wali kota di daerah mengikuti tahapan pemilihan yang lebih tinggi termasuk sampai tingkat pemilihan presiden," papar mantan Ketua MPR itu. (MediaIndonesia)
"Pada hakikatnya PKS selalu pentingkan kaderisasi. PKS juga mencalonkan siapapun yang dianggap layak. Kalau partai lain ajukan calon-calon yang sudah uzur partai kami juga tidak bisa melarang. Tapi, kalau mengusulkan kader-kader muda sangat logis," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, (25/10).
Hidayat menambahkan partainya saat ini tengah menjaring usulan-usulan aktivis, internal partai dari daerah hingga pusat serta semua kalangan yang memungkinkan untuk maju sebagai capres. Namun, keputusan akhir siapa yang akan maju dalam capres 2014 mendatang tetap berada di musyawarah majelis Syuro PKS.
"Kita saat ini sedang menjaring usulan rekan aktivis, kampus, internal partai mulai daerah sampai pusat, juga anggota DPR DPRD kabupaten provinsi dan kota. Semua memungkinkan untuk menjadi capres. Tidak mustahil seorang anggota DPRD, bupati, atau wali kota di daerah mengikuti tahapan pemilihan yang lebih tinggi termasuk sampai tingkat pemilihan presiden," papar mantan Ketua MPR itu. (MediaIndonesia)
