Keberadaaan lokalisasi prostitusi Dolly yang konon terbesar di Asia menjadi keprihatinan mendalam bagi masyarakat, ormas dan orpol Islam Jawa Timur. Merespon keprihatinan tersebut, PKS sebagai kekuatan politik Islam terbesar, bertemu dengan pengurus MUI (Majelis Ulama’ Indonesia) Jawa Timur dan pengurus PWNU Jawa Timur di restoran Agis (17/11). Hadir pada pertemuan yang berlangsung akrab ini, Sekretaris Umum PKS Jatim H. Muhammad Siroj, Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim KH Abdurahman Navis, dan Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim, KH Abdul Matin.
“Pertemuan ini sebagai tindak lanjut silaturahim PKS ke PWNU kemarin, di mana salah satu aspirasi yang muncul adalah wacana penutupan lokalisasi Doly. Kebetulan aspirasi ini sangat sejalan dengan visi PKS untuk membangun Indonesia yang berkah. Jadi menjadi tanggung jawab kami untuk memperjuangkan keinginan baik dari masyarakat khususnya ulama’ ini”, kata Gus Siroj.
“PKS akan menseriusi hal ini, dan akan melakukan langkah-langkah komprehensif. Pertama, melakukan kajian seputar prostitusi Doly dari berbagai sisi sehingga menemukan solusi yang komprehensif. Tak sekedar ditutup. Dua, konsolidasi aleg di DPRD Jatim dan Surabaya khususnya, untuk mengawal dari sisi legal formalnya Tiga, sebanyak mungkin mendengar aspirasi yang berkembang di masyarakat. Empat, mengajak berbagai elemen masyarakat di Jatim khususnya parpol untuk mendukung sepenuhnya rencana ini”, sambung kader NU yang memilih aktif di PKS ini.
Sementara itu, KH Abdurahman Navis dari MUI, menyambut gembira dukungan PKS ini dan berharap ke depan akan mendapat dukungan lebih banyak lagi dari masyarakat luas. MUI Jatim sendiri hari Sabtu (19/11) bertempat di Hotel Elmi, akan menggelar acara Halaqoh Ulama dan Umaro Menata Kota Bersih dari Asusila.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik berkaitan dengan penanganan masalah lokalisasi Doly. Karena kami paham, banyak masalah soial ekonomi yang berhubungan dengan prostitusi Dolly. Tidak melulu masalah agama”, kata KH Abdurahman Navis.
“Karenanya kami mengundang berbagai elemen masyarakat, khusunya ulam dan umaro (pemerintah) untuk duduk bersama. Bahkan MUI juga mengundang mantan Gubernur DKI Sutiyoso untuk berbgai pengalaman waktu dulu sukses menutup lokalisasi Kramat Tunggak dan sekarang dijadikan Islamic Centre” lanjutnya.
Senada dengan MUI, KH Abdul Matin dari PWNU juga mengaku sangat mendukung rencana penutupan Dolly. Dan beliau percaya penutupan tempat maksiyat ini akan membawa dampak baik bgi Indonesia, khususnya warga Jawa Timur. Kaidahnya jelas, bila ada kemaksiyatan dibiarkan merajalela di suatu wilayah, akan mengundang kemudlaratan yang lebih besar.
“Karenanya NU sepenuh hati mendukung rencana ini. Tapi tentu saja harus dicarikan penyelesaian yang baik buat masyarakat yang hidup dari dunia haram ini. Untuk para pelakunya, yakni para WTS, juga mesti dibekali dengan ketrampilan tertentu agar bisa tetap hidup layak setelah lepas dari jerat prostitusi”, katanya. (hq)
