Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mendukung rencana Pengurus Besar
Nahdatul Ulama (PBNU) untuk mencantumkan label ‘halal dan jujur’ pada
produk warga Nahdliyin.
Kalau produsen kepingin laku dengan baik maka dia pun juga punya kepedulian ingin membuat informasi tentang kehalalan produk tersebut," papar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
 |
| Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail |
Gerakan tersebut dinilai positif yang
bisa memacu para produsen makanan ataupun minuman untuk lebih peduli
tentang keselamatan dan kehalalal terhadap produk tersebut.
Label jujur, kata Nur Mahmudi, dapat meyakinkan konsumen bahwa label halal yang tercantum adalah benar – benar halal. “Maksudnya di produk, kenapa disebut jujur? Kalau halalnya, berarti dia harus jujur dong ngomong seperti itu, tapi intinya gerakan itu positif, bagi yang peduli terhadap makanan halal di Indonesia, kalau saya karena saya juga orang food technologies, dan memiliki kepedulian utama tentang keselamatan, dan yang kedua tentang lakunya,” ujarnya kepada Okezone, Rabu (01/02/12).
Nur Mahmudi menambahkan semakin tinggi kesadaran orang Indonesia terhadap agamanya, tentu akan semakin selektif juga dalam memilih produknya.
“Kalau produsen kepingin laku dengan baik maka dia pun juga punya kepedulian ingin membuat informasi tentang kehalalan produk tersebut,” papar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Masalah sertifikasi keagamaan, kata dia, secara internasional sifatnya adalah volunteer atau sukarela. Namun label tersebut akan efektif bagi orang – orang yang peduli.
“Seberapa penting dan jauh, ini sifatnya volunteer, sepengetahuan saya secara internasional, sertifikasi keagamaan ini sifatnya kesadaran atau non compulsory, bagi orang yang kepingin kontinuitas pembelian, karena semakin tidak mencantumkan label itu akan semakin rentan terjadi informasi yang berkembang,” tandasnya.
Nur Mahmudi mengklaim khusus di Depok, Pemerintah Kota selalu menjadi fasilitator pemberian sertifikasi halal kepada para pengusaha Depok ataupun para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Ajakan jujur, kata Nur Mahmudi, tergantung masalah kesadaran produsen sebab banyak sekali ditemukan cetakan halal palsu beredar di setiap produk makanan dan minuman.
“Kalau tentang sertifikasi halal, kami berkali – kali dari bidang ekonomi, fasilitasi para pengusaha Depok, dan pihak POM MUI sering datang ke kami tawarkan hal itu, jadi kita mendukung rencana itu, kemungkinan ajakan jujur itu adalah kombinasi antara masalah kesadaran dia memerlukan halal atau tidak, masalah jujur barangkali nih ditemukan banyak orang yang cantumkan label halal tapi tidak dari MUI, cetakan palsu, kalau itu yang terjadi ajakan NU itu juga tepat,” tegasnya.
Label jujur, kata Nur Mahmudi, dapat meyakinkan konsumen bahwa label halal yang tercantum adalah benar – benar halal. “Maksudnya di produk, kenapa disebut jujur? Kalau halalnya, berarti dia harus jujur dong ngomong seperti itu, tapi intinya gerakan itu positif, bagi yang peduli terhadap makanan halal di Indonesia, kalau saya karena saya juga orang food technologies, dan memiliki kepedulian utama tentang keselamatan, dan yang kedua tentang lakunya,” ujarnya kepada Okezone, Rabu (01/02/12).
Nur Mahmudi menambahkan semakin tinggi kesadaran orang Indonesia terhadap agamanya, tentu akan semakin selektif juga dalam memilih produknya.
“Kalau produsen kepingin laku dengan baik maka dia pun juga punya kepedulian ingin membuat informasi tentang kehalalan produk tersebut,” papar kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Masalah sertifikasi keagamaan, kata dia, secara internasional sifatnya adalah volunteer atau sukarela. Namun label tersebut akan efektif bagi orang – orang yang peduli.
“Seberapa penting dan jauh, ini sifatnya volunteer, sepengetahuan saya secara internasional, sertifikasi keagamaan ini sifatnya kesadaran atau non compulsory, bagi orang yang kepingin kontinuitas pembelian, karena semakin tidak mencantumkan label itu akan semakin rentan terjadi informasi yang berkembang,” tandasnya.
Nur Mahmudi mengklaim khusus di Depok, Pemerintah Kota selalu menjadi fasilitator pemberian sertifikasi halal kepada para pengusaha Depok ataupun para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Ajakan jujur, kata Nur Mahmudi, tergantung masalah kesadaran produsen sebab banyak sekali ditemukan cetakan halal palsu beredar di setiap produk makanan dan minuman.
“Kalau tentang sertifikasi halal, kami berkali – kali dari bidang ekonomi, fasilitasi para pengusaha Depok, dan pihak POM MUI sering datang ke kami tawarkan hal itu, jadi kita mendukung rencana itu, kemungkinan ajakan jujur itu adalah kombinasi antara masalah kesadaran dia memerlukan halal atau tidak, masalah jujur barangkali nih ditemukan banyak orang yang cantumkan label halal tapi tidak dari MUI, cetakan palsu, kalau itu yang terjadi ajakan NU itu juga tepat,” tegasnya.
