Presiden
Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menilai kondisi petani Indonesia masih
termarginalkan meskipun tiap tahun pemerintah mencatatkan kemajuan dalam sektor
tersebut. "Bagi PKS, sektor pertanian merupakan salah satu pilar penting
ekonomi bangsa. Selain itu, kaum petani bagian terbesar penduduk," kata
Anis Matta dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu. Anis
menegaskan menyelesaikan persoalan pertanian sama dengan merampungkan separuh
masalah bangsa. Dia juga menekankan persoalan kaum tani mendapat prioritas dari
pemerintah untuk diselesaikan.
Pernyataan
tersebut diungkapkan Anis saat mengunjungi Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan)
Kelompok Taklim Petani (KTP) di Desa Datahu, Kecamatan Tibawa Kabupaten
Gorontalo, Provinsi Gorontalo pada hari Jumat (1/11). Anis bersama beberapa
pengurus DPP PKS menemui para petani yang sedang bergotong-royong menanam
jagung. Anis memasuki desa tersebut menggunakan "roda" (semacam
delman) menyusuri jalan desa.
"Kegiatan
seperti ini bukan hal baru. Saya lahir dan besar di lingkungan seperti ini.
Saya merasa berada di rumah sendiri," ujar Anis Matta. Anggota Gapoktan
KTP Lahmuddin mengatakan bahwa masalah utama yang dirasakan petani jagung
Gorontalo seputar kesulitan memperoleh pupuk. Para petani, kata dia, berharap
distribusi pupuk lancar dan merata hingga pelosok desa.
"Pupuk sering terlambat masuk ke desa ini. Pupuk datang justru saat petani sudah panen dan akibatnya hasil panen kami tidak maksimal," ungkapnya. Menurut Lahmuddin, pupuk sering menghilang di Gorontalo ketika dibutuhkan petani disebabkan ulah pihak yang memanfaatkan subsidi. Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar subsidi pupuk dihilangkan dan menjadikannya sebagai mata dagangan bebas. "Kalau Pemerintah tidak dapat mencegah penyelewengan pupuk bersubsidi, dijadikan dagangan bebas saja," kata Lahmuddin.
Usai
menerima aspirasi petani, Anis berjanji akan meneruskannya ke anggota Komisi IV
Fraksi PKS di DPR RI. Anis Matta meyakinkan masalah petani Gorontalo tersebut
akan ditindaklanjuti ke pemerintah dan pihak terkait lainnya.(Republika)
