Belasan Anak Gaza Gugur, Paling Muda Usia 18 Bulan

Serangan udara Israel menghancurkan ratusan tempat di Jalur Gaza, Palestina. Sedikitnya 61 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebanyak 13 di antara korban tewas masih anak-anak dan remaja. Korban termuda baru berusia sekitar 1,5 tahun.

Diberitakan Washington Post, sejak serangan Senin lalu, Israel diperkirakan telah meluncurkan sekitar 450 roket ke Gaza. Israel berdalih, serangan dilakukan selama roket Hamas masih mengincar wilayah mereka.

Warga-warga sipil Gaza menjadi korban. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 13 anak usia 16 tahun ke bawah tewas, delapan korban lainnya wanita. Koran Al-Akhbar di Beirut, Lebanon merilis nama-nama mereka.

Gambar: viva

Korban termuda adalah Mohammed Malkiyeh, bayi berusia 18 bulan. Ia tewas bersama ibunya Amniyeh Malkiyeh karena terkena ledakan roket. 

Korban lainnya adalah Mohammed Khalaf al-Nawasra, berusia empat tahun, yang tiba di rumah sakit dalam keadaan tubuhnya tercabik-cabik ledakan. Seraj Ayad Abed al-A’al, 8, terluka akibat pecahan bom dan tewas di rumah sakit setelah tidak mampu menahan sakit.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa alasan Israel untuk melindungi warga sipil mereka adalah alasan palsu. "Kami tahu Israel tidak melindungi diri mereka, tapi melindungi permukiman Yahudi, proyek utama mereka," kata Abbas.

Abbas menegaskan bahwa ini adalah kejahatan kriminal internasional. Israel, kata dia, mencoba menghabisi etnis Palestina di Gaza, dengan kata lain ini adalah genosida.

"Ini genosida. Membunuh satu keluarga adalah genosida oleh Israel kepada rakyat Palestina. Apa yang terjadi sekarang adalah perang terhadap seluruh rakyat Palestina, bukan faksi militan saja," kata Abbas. (ms/viva)

Pernyataan Ikhwanul Muslimin Terkait Pembubarannya

Kairo. Ikhwanul Muslimin mengeluarkan pernyataannya, Senin (23/9/2013) kemarin, berkaitan dengan dikeluarkannya vonis yang membubarkan Jamaah Ikhwanul Muslimin. Berikut pernyataan tersebut:

“Hari ini, pengadilan Kairo yang dipimpin oleh hakim Muhammad Sayid menjatuhkan vonis yang melarang aktifitas gerakan Ikhwanul Muslimin, jamaah Ikhwanul Muslimin, semua yayasan cabang, atau berafiliasi, atau didirikan dengan pendanaan dari Ikhwan, atau mendapatkan bantuan keuangan dan bantuan lainnya, dan lembaga-lembaga yang menerima bantuan dari Ikhwan atau anggota Ikhwan.

Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan vonis yang membekukan semua aset jamaah, baik yang berbentuk bangunan, aset bergerak, dana cair, baik yang dimiliki atau disewakan, dan semua aset yang dimiliki oleh orang-orang yang berafialisi kepada gerakan Ikhwan, untuk kemudian dimanfaatkan negara sesuai dengan undang-undang Mesir sebagaimana mestinya.

Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa vonis pengadilan ini bersifat diskriminatif, balas dendam, politis, dan berusaha menghancurkan pihak tertentu. Vonis ini tidak mengejutkan, karena tujuannya hanya untuk dijadikan cover hukum bagi semua kejahatan yang telah dilakukan militer mulai dari 3 Juli lalu. Militer telah menangkap lebih dari 15 ribu orang Ikhwan, termasuk di dalamnya Mursyid ‘Am, Muhammad Badi’ dan dua orang wakilnya. Mereka juga telah membakar kantor-kantor Ikhwan, membunuh anggota Ikhwan, dan menuduh para demonstran damai dengan tuduhan yang sangat mengada-ada.

Ikhwanul Muslimin ingin mengingatkan militer tentang para pendahulu mereka yang pernah melakukan hal yang sama. Dulu mereka mengira bisa menghilangkan Ikhwan dan anggotanya dari masyarakat Mesir. Padahal Ikhwan adalah bagian yang sangat vital dalam masyarakat; memberikan denyut kehidupan, membimbing, memberi dan merangkul semua lapisan masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap Ikhwan terbukti dengan lima kemenangannya dalam proses demokrasi. Saat ini, demonstrasi yang terus saja terjadi di Mesir juga membuktikan bahwa masyarakat akan terus bersama Ikhwan mendukung demokrasi, menentang kudeta militer, membela kebebasan rakyat dalam berkehendang, mengembalikan kemerdekaan bangsa dan masa depan generasinya.

Vonis yang bersifat diskriminatif, balas dendam, politis, dan berusaha menghancurkan pihak tertentu ini, dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkannya. Selain itu, isi vonisnya juga melebihi tuntutan yang diajukan oleh pihak penuntut. Sebenarnya, tuntutan hanya diajukan untuk lembaga swasta yang diatur oleh undang-undang lembaga swasta. Oleh karena itu, vonis seperti ini belum pernah dikeluarkan oleh rejim sekejam apapun, dan di manapun. Pengeluaran vonis ini hanyalah rentetan baru kejahatan pemerintah kudeta.

Ikhwanul Muslimin adalah fikrah, manhaj, dan jamaah. Ikhwan telah ada, dan akan selalu ada. Ikhwan akan terus berjalan menyeru semua orang kepada Allah swt., setia dengan janji kepada-Nya, dan berbakti kepada negara dan rakyatnya. Ikhwan akan terus memegang prinsip dakwahnya yang penuh hikmah, mau’idhah hasanah, dilakukan dengan cara-cara yang damai dan menghormati undang-undang yang adil.

Ikhwanul Muslimin adalah dakwah yang mengajak kepada kebenaran, kekuatan dan kebebasan. Dia melintasi semua batas geografis dan politis, untuk memelihara umat dan bangsanya agar tetap berjuang demi negara, dengan tetap memegang prinsip dan menjaga manhajnya. Tujuannya adalah agar seluruh bangsa bisa hidup mulia dan merdeka dengan cahaya Islam yang diridhai Allah swt. Kejahatan penguasa tidak akan pernah melemahkan perjuangan kami.”

Niscaya orang-orang yang dhalim akan segera mengetahui akhir kedhalimannya. Allahu Akbar Wa Lillahil Hamdu.

Ikhwanul Muslimin, 23 September 2013

Redaktur: moh sofwan

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/09/24/39746/pernyataan-ikhwanul-muslimin-terkait-pembubarannya/#ixzz2fnCAl284

Hari Jilbab vs Hari Valentine

Partai-partai keagamaan dan kelompok-kelompok mahasiswa mengumumkan bahwa mereka akan merayakan 14 Februari sebagai Hari Hijab/jilbab di Pakistan.

"Kami akan menggunakan 14 Februari sebagai Hari Hijab di seluruh negeri, terutama di lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Pakistan benar-benar menolak perayaan itu (hari Valentine), yang merupakan serangan langsung pada budaya kesopanan," ujar Asadullah Bhutto, seorang advokat senior, dan pemimpin pusat Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di negara itu, mengatakan kepadaOnIslam.net.

Langkah itu muncul setelah mahasiswi dari Universitas Karachi mengajak anak perempuan untuk mengenakan jilbab sebagai respon terhadap Hari Valentine. Beberapa kelompok, termasuk Islami Jamiat Talaba (IJT), sayap mahasiswa terbesar di Pakistan, Anjuman-e-Islam Talba (ATI) dan Jamiat Talaba Islam (JTI), juga telah bergabung tangan untuk melaksanakan Hari Hijab.

Tanzeem-e-Islami, sebuah kelompok non-politik keagamaan, juga telah menerbitkan pamflet luar masjid dan lembaga pendidikan menyoroti sejarah dan latar belakang Valentine.

Para pendukung gerakan ini berpendapat bahwa kampanye mereka ditujukan untuk melindungi norma-norma dan nilai-nilai kesopanan yang sesuai adat dan agama dari budaya barat yang merusak. 

"Budaya ini (hari valentine) tidak ada hubungannya dengan agama apapun," ujar Bhutto yang juga mantan anggota parlemen. 

Media elektronik Pakistan saat ini cukup gencar menyiarkan berbagai tayangan dan iklan berkenaan dengan hadiah dan komoditas berkenaan dengan Hari valentine, tidak menghiraukan sepenuhnya gerakan hari Jilbab yang dilakukan berbagai kalangan. 

"Dampak dari kegiatan komersial berbahaya, khususnya di negara-negara Muslim, di mana kesopanan masih merupakan budaya mayoritas," kata Bhutto.

"Jika kita tidak menentang hari ini dan duduk diam, itu akan merusak fondasi masyarakat kita dan kesopanan."

Dia berpendapat bahwa cara terbaik untuk melawan tradisi atau kebiasaan adalah dengan dmemberikan alternatif.

"Itulah sebabnya kami berikan alternatif seperti jilbab, yang merupakan bagian integral dari masyarakat Muslim," katanya.

"Kami ingin memberikan pesan ini kepada pemuda kami bahwa dalam lingkungan di mana saat peradaban jahat memperdayakan perempuan Muslim dengan nama kebebasan, kita harus teguh untuk menjaga budaya kesopanan." [har]

Sumber : http://onislam.net/english/news/asia-pacific/461358-hijab-day-vs-valentines-day.html

Mursi Fasilitasi Rekonsiliasi Hamas dan Fatah

Khalid Misy'al beserta sejumlah perwakilan Hamas bertemu dengan Mahmud Abbad beserta sejumlah perwakilan Fatah, Rabu (9/1) malam waktu setempat, di Kairo. Pertemuan untuk memperdalam pembahasan rekonsiliasi itu difasilitasi oleh Presiden Mesir Muhammad Mursi.

Sebelum pertemuan, Mursi menyambut para delegasi Palestina. Dengan ramah, presiden pertama yang terpilih secara demokratis di negeri Piramida itu menerima Khalid Misy'al dan membicarakan perkembangan terakhir Palestina serta agenda rekonsiliasi nasional.

Rekonsiliasi menjadi agenda penting bagi Hamas dan Fatah untuk bersatu membangun Palestina dan bagaimana menghadapi Israel. Selama ini, upaya rekonsiliasi selalu "digagalkan" oleh negara Zionis dengan berbagai cara.

Sejak terpilihnya Mursi sebagai presiden Mesir, Kairo berperan aktif merekatkan kedua belah pihak, Hamas dan Fatah. Campur tangan Israel diprediksi akan semakin melemah dalam memprovokasi Fatah menjauhi rekonsiliasi. [AM/IP/bsb]

Sumber: http://www.bersamadakwah.com/2013/01/mursi-fasilitasi-hamas-dan-fatah-bahas.html

Kunjungi Gaza, DPR Janjikan Konsul Istimewa

Komisi I DPR bertemu Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyya Kamis (29/11) kemarin. Kepada Haniyya, Komisi I menjanjikan pembentukan konsul istimewa Indonesia untuk Gaza. Demikian yang dilansir Detik.com.

Pertemuan antara Komisi I DPR dengan Ismail Haniyya dilakukan setelah bertemu Parlemen Mesir. Pertemuan ini terbilang istimewa, karena Ismail Haniyya tak mudah untuk ditemui dengan alasan keamanan.

Dari Gedung Parlemen Komisi I DPR sekitar pukul 15.00 waktu setempat, rombongan bergerak menuju kawasan pantai Laut Mediterania. Delegasi menuju perumahan kamp yang merupakan tempat tinggal Haniyya dan terletak tak jauh dari pantai.

Tempat tinggal Haniyya terletak di permukiman padat penduduk. Kediamannya terletak di gang yang lebarnya kurang lebih lima meter. Di depan gang, terdapat portal dan satu pos keamanan. Seorang tentara bersenjata lengkap berjaga di pos itu. Masuk makin ke dalam gang, maka akan lebih banyak tentara yang ditemui.

Kediaman Haniyya terletak tak jauh dari bibir gang. Jaraknya sekitar 30 meter dan terletak di sebelah kiri jalan. Rombongan delegasi memarkirkan kendaraan di pinggir jalan raya dan berjalan kaki menuju tempat politikus Partai Hamas itu tinggal.

Rombongan delegasi diterima di ruang tamu yang luasnya kurang lebih 10 x 10 meter. Ruangan itu tampak sederhana. Tak ada fasilitas mewah yang mencolok, hanya AC dan wastafel di salah satu sudut ruangan. Namun yang mencolok dua gambar besar Masjidil Aqsha yang terdapat di tembok yang saling berhadapan di ruangan itu. Selain itu terdapat dinding yang memuat foto-foto mantan pemimpin Hamas.

Ismail Haniyya menyambut ramah tamu yang datang. Dia berdiri di depan dan menyalami tamunya satu persatu sambil tersenyum. Setelah beramah tamah secukupnya, pertemuan pun dimulai.

Sebagai bentuk penghargaan kepada tamu kehormatan yang datang, Haniyya mempersilakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq untuk membuka dan menyampaikan maksud kedatangan tujuan delegasi ke Gaza. Mahfudz memaparkan bahwa tujuan utama anggota dewan adalah memperkuat dukungan politik bagi Palestina khususnya Gaza.

“Kami secara khusus memang memutuskan berkunjung kembali ke Gaza untuk kembali memperkuat dukungan politik bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari parlemen, di mana untuk mewujudkan Palestina merdeka memang membutuhkan dukungan politik dari berbagai pihak,” kata Mahfudz di kediaman Haniyya, Kamis (29/11/2012).

Komisi I juga menjanjikan akan meminta pemerintah Indonesia untuk membuka konsul istimewa Indonesia di Gaza. Konsul ini nantinya akan menjadi cikal bakal KBRI untuk Palestina.

“Kami akan mendorong pemerintah untuk membuka kantor perwakilan, bukan hanya di Tepi Barat, tetapi juga di Gaza,” ujarnya.

Selain itu, Mahfudz mewakili Komisi I DPR juga menyerahkan bantuan kepada rakyat Gaza. Jumlah bantuannya cukup fantastis, US$ 800 ribu!

“Insya Allah dalam kesempatan kunjungan ini kami dengan tujuh lembaga kemanusiaan akan menyerahkan bantuan dari masyarakat Indonesia yang nilainya mencapai hampir 1 juta US Dollar baik dalam bentuk uang tunai maupun obat-obatan dan peralatan kesehatan, dan Insya Allah bantuan ini akan kami terus lanjutkan,” papar Mahfudz.

Haniyya menyambut senang tujuan dan bantuan yang diberikan oleh Indonesia melalui Komisi I DPR dan lembaga kemanusiaan. Dia juga mengapresiasi tinggi keberanian Komisi I DPR hadir di Gaza.

“Atas nama rakyat Palestina ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi yang hadir saat ini. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas sambutannya yang menunjukkan betapa besar bantuan dan perhatian rakyat Indonesia bagi Palestina,” ujar Haniyya. 

Sumber (fimadani)

Permintaan DPR RI kepada MPR Mesir Soal Palestina

Delegasi Komisi I DPR untuk Palestina berharap Mesir mempertahankan komitmen dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Harapan itu disampaikan saat bertemu muka dengan anggota Majelis Syuro Mesir (MPR), Selasa [27/11/2012] malam waktu Kairo, Mesir.

  

Drs. Mahfudz Sidiq

"Kami ingin agar perjuangan rakyat Mesir membela Palestina terus dilakukan untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq.

Mahfudz menyatakan sinergi Mesir dan Indonesia akan memiliki arti penting bagi kemerdekaan Palestina. Hal ini karena bangsa Mesir, Indonesia, dan Palestina memiliki hubungan historis yang panjang. 

Bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. 

Sedangkan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. 

"Saya kira Mesir bersama Indonesia akan mempercepat kemerdekaan Palestina," harap Mahfudz.

Indonesia dan Mesir tak punya pilihan selain mendukung kemerdekaan Palestina. Sama seperti Mesir, Indonesia ingin kemerdekaan Palestina dicapai dengan jalan damai seperti diplomasi melalui PBB. 

"Kita akan dorong Palestina sebagai negara anggota PBB," katanya.

Mahfudz menyatakan Indonesia menyambut baik peran Mesir membangun kesepakatan gencatan senjata antara Palestina dan Israel. Kesepakatan itu diharapkan bisa berdampak pada usaha menciptakan kedamaian yang lebih abadi.

Ini Curhat Warga Rohingya pada Hidayat Nur Wahid

Warga Rohingya berkisah soal kehidupan mereka di Myanmar. Mereka ingin diakui sebagai warga asli Myanmar. Kepada politisi PKS yang juga anggota DPR Hidayat Nur Wahid, warga Rohingya ini menyampaikan curhat mereka.

"Kami menuntut hak-hak dasar warga Rohingya dipulihkan sesuai dengan komitmen kemerdekaan 1947. Kami tak ingin memisahkan diri karena warga Rohingya penduduk asli Arakan (Rakhine State) sejak ratusan tahun lalu," ujar Abu Tahay yang juga pendiri National Democratic Party for Development (NDPD), seperti disampaikan politisi PKS Sapto Waluyo dalam surat elektroniknya, Sabtu (25/8/2012). Hidayat memimpin rombongan PKS ke Myanmar.

NDPD telah mengajukan 3 petisi kepada pemerintah dan DPR agar memperhatikan hak warga Rohingya. Selama ini kehidupan warga di Myanmar rukun penuh toleransi. Masjid Jami di kawasan Sule, Yangon menjadi saksi toleransi kehidupan umat beragama di negeri itu. Masjid yang dibangun ratusan tahun lalu itu berseberangan dengan Pagoda Sule yang sama tuanya.

Kedua rumah ibadah bagi kaum Muslimin dan Budhis itu dihubungkan dengan sebuah jembatan penyeberangan di pusat kota Yangon. Jembatan persa.

"Masjid itu diberi label 'Sunni-Bengali'. Padahal, sebenarnya masyarakat yang tinggal di sekitar situ dan sering beribadah di masjid kebanyakan dari Rohingya, disamping etnik Bamar, China dan Myanmar yang Muslim," tutur Abu Tahay.

Patriotisme etnik Rohingya juga tak diragukan lagi, hingga diakui oleh Jenderal Aung San, pahlawan kemerdekaan Burma melawan penjajah Inggris. "Bahkan di abad 18, rakyat Arakan membantu Kerajaan Bagan saat menghadapi serangan Kerajaan Siam, sehingga Raja Toungoo memberi hadiah dengan membangun Masjid Champa di pusat kota Yangon, tak jauh dari Masjid Jami Sule," cerita Abu Tahay, yang bernama asli Taher.

Masalah kewarganegaraan sangat sensitif, karena penguasa mengeluarkan sekurangnya tiga aturan yang berbeda sejak kemerdekaan. Hak warga Rohingya untuk berpartisipasi dalam pemilu dibatasi karena belum dinyatakan sebagai etnik resmi. Bahkan, penduduk Arakan muslim dilarang berpergian lintas wilayah tanpa izin aparat setempat.

"Anak saya sudah kuliah di perguruan tinggi, sampai sekarang belum dapat kartu identitas. Padahal, saya, orangtua saya dan kakek kami warga asli dan dapat ID card," kata Ansari yang tinggal di Yangon. Nasib warga Rohingya lebih mengenaskan lagi.

Hidayat Nur Wahid mendukung inisiatif Ketua DPR Myanmar untuk menuntaskan status kewarganegaraan berbagai komunitas etnik.

"Status yang jelas bagi etnik Rohingya akan menjamin hak dan kewajibannya sebagai warna negara Myanmar. Hal itu akan meredam konflik dengan etnik Mough yang beragama Budhis di Rakhine. Mereka sesama warga negara yang sederajat," ungkap Hidayat, saat berdialog dengan organisasi Islam di Myanmar.

Tokoh ormas Muslim yang hadir ialah: H. Moulana Yusoof alias U Thein Myint (Wakil Ketua Jami'atul Ulama Organization), H. U Kyaw Soe (Sekjen All Myanmar Molvi Organization), H. U Myint Tun (Ketua All Myanmar Muslim Youth Religious Organization), H. Ansari alias U Nyunt Maung Shein (Ketua Islamic Religious Affairs Council/IRAC), dan U. Kyaw Khin (Sekjen Myanmar Muslim National Affairs Organization/MMNAO)

TKP

PKS dan PBNU Desak SBY soal Muslim Rohingya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah kongkret menghentikan penindasan Muslim Rohingya di Myanmar. SBY juga didesak menyediakan penampungan bagi pengungsi Rohingya.

“Presiden SBY harus menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, saat Dialog dan Buka Bersama Ormas dan Tokoh Nasional, Minggu (29/7), di salah satu hotel bilangan Sudirman Jakarta

Mustafa menyatakan Muslim Rohingya tengah mengalami ujian berat. Mereka mendapat perlakuan tak berprikemanusiaan dari rezim penguasa Myanmar. Di saat yang sama tak ada satupun negara tetangga Myanmar yang mau menerima Muslim Rohingya sebagai pengungsi.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia perlu membantu Muslim Rohingya memperjuangkan hak kemanusiaan dan politiknya. SBY, imbuh Mustafa, perlu memperjuangkan pengakuan identitas muslim Rohingya di Myanmar.

“Muslim Rohingya harus didorong menjadi warga negara Myanmar,” ujar Mustafa.


Senada dengan politisi PKS tersebut, Pimpinan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama menyatakan bahwa, "Sangat tidak elok jika pemerintah Indonesia hanya menjadi penonton dalam persoalan ini," ujar Slamet Effendy Yusuf.


Pemerintah Indonesia antara lain bisa melakukan upaya diplomatik konkret, baik secara bilateral maupun  multilateral, sesegera mungkin.

TKP

Allohu Akbar Membahana di Tahrir Square

Tahrir Square

Untuk pertama kalinya, Mesir akan dipimpin presiden dari kalangan sipil setelah Komisi Pemilihan Mesir (KPM) memutuskan kandidat Ikhwanul Muslimin Mohammed Mursi, 60, sebagai presiden baru negeri itu.

Keputusan itu dibacakan Ketua KPM yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir Farouq Sultan di gedung KPM, Kairo, kemarin. Mursi mengalahkan kandidat yang juga mantan perdana menteri di era Husni Mubarak, Ahmed Shafiq, 70, dengan perolehan suara 51,73% berbanding 48,37% dari 50,3 juta pemilih yang menggunakan hak pilih.

Seperti dikutip Aljazeera, Mursi memenangi pemilihan presiden (pilpres) dengan perolehan 13,23 juta dari sekitar 26 juta suara sah, sedangkan Shafiq hanya meraih 12,3 juta suara. Sultan menyatakan KPM menerima total 456 pengaduan dari kubu Mursi dan Shafiq. Di antara pelanggaran yang diadukan ialah tuduhan pemalsuan surat suara dan pencegahan pemilih kristen menuju tempat pemungutan suara.

Ribuan pendukung Ikhwanul Muslimin yang berkumpul di lapangan Tahrir, Kairo, sontak gegap gempita ketika Sultan menyatakan Mursi sebagai pemenang pilpres yang diselenggarakan 16-17 Juni lalu. Seruan Allahu akbar membahana di lapangan yang menjadi pusat gerakan menuntut Mubarak mundur dari kekuasaan Mesir tahun lalu. Beberapa pendukung Mursi menyatakan, “Ini ialah kemenangan 100% kita. Ini adalah 100% revolusi kita!”

Keributan yang meletus bila Shafiq yang terpilih pun tidak terjadi. Sebelum keputusan dibacakan, Menteri Keuangan Samir Radwan mengatakan presiden baru Mesir akan menghadapi masalah finansial yang sangat berat. Radwan mengungkapkan cadangan devisa Mesir saat ini hanya tinggal US$15 miliar, tingkat pengangguran mencapai 12%, dan 42% penduduk berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam kampanye, Mursi yang pernah menjadi tahanan politik pada era Mubarak itu berjanji membangun pemerintah moderat dan transparan dengan dasar-dasar Islam, tetapi tetap menghormati perjanjian internasional.

Juru kampanye Mursi, Gehad el-Haddad, mengatakan Mursi memenuhi janji menjadi presiden bagi semua rakyat Mesir. “Ini bisa menjadi contoh bagi fenomena Arab Spring, kebangkitan demokrasi di Arab.”

Pakar politik Islam yang berbasis di London, Maha Azzam, melihat kemenangan Mursi sebagai dukungan terhadap Arab Spring dan memperkuat kemungkinan Mesir maju sebagai negara sipil.

Ikhwanul Muslimin Raih 40% Suara

Ikhwanul Muslimin meraih 40 persen suara dalam penghitungan kotak suara hasil pemilihan umum pertama Mesir usai tumbangnya Presiden Husni Mubarak.

Keterangan tersebut disampaikan sumber tepercaya, Rabu, 30 November 2011 waktu setempat, setelah panitia pemungutan berhasil mengumpulkan hampir seluruh kotak suara yang ada.

Meski belum dinyatakan 100 persen memenangi perebutan kursi parlemen, jelas sumber, organisasi yang didirikan oleh intelektual Hassan al-Bana ini diperkirakan akan menguasai mayoritas kursi parlemen. Namun keputusan tersebut masih menunggu enam pekan lagi.

Pemilu putaran pertama yang berlangsung pada Senin dan Selasa diwarnai kekerasan. Bahkan sejumlah orang tewas akibat bentrok dengan aparat kepolisian di Lapangan Tahrir. Pemungutan suara ini juga merupakan yang pertama kalinya digelar sejak Presiden Husni Mubarak jatuh pada Februari lalu.

Total kursi yang diperebutkan oleh partai-partai politik sebanyak 498 kursi. Seluruhnya diperebutkan oleh wakil-wakil partai dan calon individu.

"Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP) unggul di beberapa provinsi dalam pemungutan suara putaran pertama mengalahkan Ikhwanul Muslimin," ujar seorang sumber di FJP.

Penghitungan hasil akhir pemungutan suara putaran pertama Senin dan Selasa diharapkan akan diketahui hari ini. Pemungutan suara putaran pertama berlangsung di sembilan provinsi, termasuk di Kairo, yakni Alexandria, Port Said, Damietta, Luxor, dan Assiut.

Basil Adel, anggota Partai Rakyat Mesir Bebas, mengatakan sampai sejauh ini penghitungan suara di Kairo baru mencapai 20-30 persen. Menurut dia, Ikhwanul Muslimin berhasil mengeduk dukungan 40-50 persen di Kairo. Sementara partai ultrakonservatif Partai Islam al-Nour hanya meraih 5-7 pesen suara di Kairo.

Sumber: Tempo