Penyelenggaraan pemilu baik legislatif dan presiden selalu menghabiskan
dana yang fantastis. Oleh karena itu, ke depan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) mendambakan pemilu yang lebih murah. Apakah karena PKS sudah
kehabisan pundi-pundi?
"Kita perlu mendorong terciptanya pemilu yang murah namun tidak menghilangkan kualitas demokrasi dan pemilu itu sendiri. Pemilu murah sehingga bisa menghindari partai politik dari hutang budi kepada pemilik modal dan kalau itu dihindari parpol akan independen. Jauhkan dominasi pemilik modal dari partai politik," kata Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Semua parpol diminta untuk mewujudkan pemilu murah melalui revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR. Gejala ketergantungan partai politik terhadap pemilik modal, menurut Anis, sudah terjadi sejak Pemilu 2009 lalu. Apalagi pada Pemilu 2009 diterapkan sistem suara terbanyak.
"Semakin mahal ongkos politik, semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemilik modal. Gejalanya sudah terlihat dari Pemili 2009. Setelah itu ada Pilkada yang memakan ongkos besar. Belum lagi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," keluh Anis.
Salah satu penyebab tingginya angka ketergantungan partai politik kepada pemilik modal adalah diterapkannya sistem pemilu dengan menetapkan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak. Hal ini dipandang memancing caleg dan parpol untuk mencari dana sebesar-besarnya.
"Caleg akan berupaya mencari dana untuk bisa memenangkan pertarungan pada Pemilu Legislatif. Tentunya juga caleg akan meminjam dana dari manapun dan pemilik modal akan memanfaatkan. Bila terpilih, maka pemilik modal akan menagih kepada caleg terpilih, apakah dengan proyek atau bentuk lainnya," tandasnya.
"Kita perlu mendorong terciptanya pemilu yang murah namun tidak menghilangkan kualitas demokrasi dan pemilu itu sendiri. Pemilu murah sehingga bisa menghindari partai politik dari hutang budi kepada pemilik modal dan kalau itu dihindari parpol akan independen. Jauhkan dominasi pemilik modal dari partai politik," kata Sekjen PKS, Anis Matta, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Semua parpol diminta untuk mewujudkan pemilu murah melalui revisi UU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di DPR. Gejala ketergantungan partai politik terhadap pemilik modal, menurut Anis, sudah terjadi sejak Pemilu 2009 lalu. Apalagi pada Pemilu 2009 diterapkan sistem suara terbanyak.
"Semakin mahal ongkos politik, semakin tinggi tingkat ketergantungan pada pemilik modal. Gejalanya sudah terlihat dari Pemili 2009. Setelah itu ada Pilkada yang memakan ongkos besar. Belum lagi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," keluh Anis.
Salah satu penyebab tingginya angka ketergantungan partai politik kepada pemilik modal adalah diterapkannya sistem pemilu dengan menetapkan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak. Hal ini dipandang memancing caleg dan parpol untuk mencari dana sebesar-besarnya.
"Caleg akan berupaya mencari dana untuk bisa memenangkan pertarungan pada Pemilu Legislatif. Tentunya juga caleg akan meminjam dana dari manapun dan pemilik modal akan memanfaatkan. Bila terpilih, maka pemilik modal akan menagih kepada caleg terpilih, apakah dengan proyek atau bentuk lainnya," tandasnya.
